Komisi I DPRD Banyuwangi Tinjau Serapan Anggaran OPD: Efektivitas Anggaran Jadi Sorotan
news.mediabanyuwangi.com | Senin, 14/10/2024 11:15
Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). (Foto.Dok: Istimewa )
BANYUWANGI,news.mediabanyuwangi.com
– Dalam rangkaian pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD Tahun 2025, Komisi I DPRD Banyuwangi menyoroti
efektivitas serapan anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra
kerja. Serapan anggaran yang belum optimal di sejumlah OPD menjadi perhatian
utama dalam rapat kerja yang digelar Senin (14/10/2024).
Ketua Komisi
I DPRD Banyuwangi, Marifatul Kamila, menyebutkan bahwa beberapa OPD masih
menunjukkan serapan anggaran yang rendah, dengan kisaran 60-70 persen pada awal
triwulan ketiga tahun 2024. Namun, ada pula OPD yang berhasil mencapai serapan
lebih tinggi, hingga 90 persen.
“Rata-rata
serapan anggaran OPD mitra kerja kami masih di angka 60 persen, namun ada juga
yang sudah mencapai 90 persen,” jelasnya.
OPD seperti
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian, serta Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan KB disebutkan
sebagai beberapa instansi yang serapannya belum maksimal. Rata-rata, anggaran
yang belum terserap banyak terkait dengan alokasi gaji dan tunjangan pegawai,
yang diharapkan akan mencapai puncaknya di triwulan keempat.
Dalam
pembahasan ini, Marifatul juga menyoroti penurunan belanja daerah yang
signifikan untuk tahun anggaran 2025. Belanja daerah tahun depan direncanakan
sebesar Rp2,35 triliun, turun 31,25 persen dibandingkan anggaran tahun 2024
yang mencapai Rp3,42 triliun. Penurunan ini tentunya akan memengaruhi
perencanaan dan eksekusi program-program pemerintah daerah di masa mendatang.
Marifatul
menegaskan pentingnya penyerapan anggaran yang lebih optimal dan terencana agar
program-program pembangunan di Banyuwangi dapat berjalan sesuai target.
"Kami
akan memberikan laporan ini kepada Badan Anggaran sebagai masukan dalam
pembahasan KUA-PPAS bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah nanti," ungkapnya.
Dengan
evaluasi yang mendalam terhadap serapan anggaran dan perencanaan yang matang,
diharapkan APBD 2025 dapat memberikan dampak maksimal bagi pembangunan
Banyuwangi.
Komisi I
DPRD Banyuwangi menekankan pentingnya sinergi antara OPD dan pemerintah daerah
agar setiap program yang direncanakan dapat direalisasikan dengan efektif dan
efisien, demi kesejahteraan masyarakat Banyuwangi di masa mendatang.
Editor : Rony
Oleh : Humas DPRD.
Sebarkan :
Ikuti diskusi dan kirim pendapat anda melalui form di bawah ini.
.jpg)
